Oligarki Partai

Oleh : Boni Hargens

Cetak | 27 Mei 2015

Dalam Kongres IV PDI Perjuangan di Bali (9-11 April 2015), Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum.  Sebagian pengamat menuduh itu sebagai skenario mengekalkan patronase. Benarkah begitu?

Sebelumnya, dalam kongres luar biasa, 20 September 2014, Partai Gerindra menetapkan secara aklamasi Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Apakah ini juga konfirmasi akan adanya patronase?

Belum lama, 11-13 Mei 2015, dalam kongres di Surabaya, Susilo Bambang Yudhoyono kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, dalam kongres luar biasa di Bali, Maret 2013, SBY berjanji hanya menjabat ketua umum pada masa transisi. Apakah ini model dinasti politik Cikeas?

Oligarki absolut

Tahun 1911, sosiolog Jerman, Robert Michels (1876-1936), memunculkan tesis “hukum besi oligarki” dalam bukunya berjudul Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen Über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens (Sosiologi Sistem Kepartaian dalam Demokrasi Modern: Studi tentang Tendensi Oligarki dalam Kehidupan Organisasi)-yang dalam literatur terjemahan biasa dikenal dengan judul “political parties” saja.

Michels datang dari keluarga  pengusaha  tekstil sukses di kota Koeln. Ia paham betul korelasi kapital dan kekuasaan. Ia aktif di sayap kiri Partai Sosial Demokrat Jerman-bahkan ikut bertarung dalam pemilu federal tahun 1907 meski tak terpilih.

Tahun 1901, Michels pindah ke Italia dan bergabung dengan sindikalisme revolusioner, sayap kiri Partai Sosialis Italia. Tahun 1922, sesudah Perang Dunia I, ia bergabung dengan Partai Fasis-nya Benito Mussolini, mantan pemimpin redaksi koran  sosialis Avanti! di mana Michels juga pernah menulis.

Bagi Michels, setiap bentuk organisasi politik-meskipun tampak demokratis di awal!-selalu mengandung tendensi oligarkis di dalamnya. Makin besar sebuah organisasi, fluiditas strukturalnya makin relatif,  kompleks, dan ruwet.

Dalam situasi itu, pengambilan keputusan tak lagi di tangan organisasi (karena terlalu rumit!), tetapi di tangan segelintir elite yang berkuasa di dalamnya. Maka, keberadaan oligarki dalam politik adalah mutlak (Hartmann, Elitesoziologie, 2004).

Michels menggambarkan absolutisme oligarki dalam ungkapan: Wer Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie-siapa yang menyebut organisasi, ia menyebut oligarki (Michels, 1911:33).

Bagaimana kita?

Elite berkuasa

Relevansi Michels adalah bahwa  segelintir elite selalu berkuasa dalam partai. Kita sudah lihat, tiga partai besar sama-sama dikuasai orang kuat: SBY (PD), Prabowo (Gerindra), dan Megawati (PDIP). Konstruksi besar dari kekuasaan dalam tiga partai ini tidak banyak berbeda. Hanya saja, persepsi dan penerimaan publik yang  berlainan.

Patronase Prabowo di Gerindra relatif tak dipersoalkan karena Prabowo benar-benar berjuang untuk partai. Ia sungguh membangun fondasi ideologis dan memperkuat basis partai. Gerindra menjadi solid.  Dengan kata lain, oligarki di tubuh Gerindra bertindak atas nama dan untuk partai, bukan untuk oligarki an sich.

PDIP tak jauh berbeda. Sebagai kelanjutan dari perjuangan politik nasionalisme Bung Karno, PDIP memiliki akar historis yang kuat. Itu sebabnya, banyak yang melihat wajar trah Soekarno  menjadi perekat dan penguat partai berlambang banteng ini.  Kekuasaan di tubuh partai ini bukan di tangan oligarki, tetapi di tangan keluarga. Legitimasi mereka tidak dibangun dengan kapital dan dukungan material lainnya, tetapi diperoleh dari tradisi dan sejarah.

Bagaimana dengan PD? PD bukan partai yang lahir dari tradisi dan sejarah. Ia lahir sebagai proyeksi dari kejenuhan publik terhadap partai lama pasca 1998. SBY adalah figur sentral sejak awal dan belum tergantikan.

Awal berkuasa 2004, partai ini menjadi bintang.  Tahun 2009, menang pemilu. Namun, setelah kader-kadernya terjerat korupsi dan  kinerja pemerintah menuai banyak kritik, partai ini berantakan. Tahun 2014, perolehan suaranya anjlok.

Loyalis Cikeas menuduh elite partai yang terjerat korupsi sebagai casus belli.  Ada benarnya. Meskipun, manajemen partai secara keseluruhan juga perkara besar. Sepuluh tahun SBY berkuasa, PD hanya menjadi mesin penopang kekuasaan dan perkakas pengeruk keuntungan.

Partai tidak dibangun serius. Penguatan ideologi luput dari perhatian. Loyalitas yang dibangun tak berbasis partai, tetapi Cikeas-based loyalty, berbasis keluarga Cikeas.

Sesudah SBY meninggalkan kekuasaan, kader terbelah. Sebagian mulai gelisah kehilangan patron. Untuk menjamin masa depan, mereka “memaksakan” SBY terus menjadi ketua umum. Yang sedikit idealis melihat ada terang di ujung terowongan. Mereka menuntut regenerasi politik secara demokratis. Namun, faktanya, bandul ternyata tak bergeser sedikit pun.

SBY dipertahankan secara aklamasi dalam kongres Surabaya. Situasi ini bisa dibaca dalam dua konteks. Pertama, SBY dipilih dengan alasan keutuhan partai dan dengan tujuan menjamin rekonsolidasi internal. Pilihan ini mengandaikan SBY akan melakukan gebrakan besar dalam menata kembali partai yang sudah ambruk lima tahun terakhir. Mungkinkah itu bisa terjadi pada saat popularitas SBY justru memasuki fase antiklimaks?

Kedua, SBY dipilih sebagai konfirmasi terhadap tesis Michels bahwa keputusan partai adalah keputusan segelintir orang kuat di dalamnya. Kehendak mereka yang menguasai sumber modal dan jaringan partai  sulit dilawan sekalipun bisa dipersoalkan.

Kalau itu yang terjadi, maka keterpilihan SBY menyisakan keraguan yang serius tentang apakah partai ini bisa bangkit ke depan. Karena untuk membangun fondasi ideologis dan memulihkan citra, sebagai PR besar partai ini, dibutuhkan kepemimpinan ideologis yang berorientasi kepada penguatan partai bukan dinasti politik.

Penulis : Boni Hargens (Direktur Lembaga Pemilih Indonesia)

http://print.kompas.com/baca/2015/05/27/Oligarki-Partai

LEAVE A REPLY