Mata publik yang mengiginkan kebenaran informasi kini tertuju pada web Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempublikasikan scan C1 yang di scan melalui KPU Kab/Kota dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam memantau dan mengawasi C1 scan tersebut. Namun demikian masih banyak C1 yang janggal, untuk itu KIPP Indonesia memandang sebagai berikut:

Pertama, hari ini tanggal 13 Juli 2014 sudah melewati batas akhir jadual rekapitulasi di tingkat PPS sesuai dengan Peraturan KPU No. 4/2014 bahwa jadual rekap di PPS 10-12 Juli 2014. Walau tidak ada sanksi KPU RI harus menjelaskan kepada publik agar ke depan tidak terjadi lagi penumpukan masalah di tingkat rekapitulasi nasional seperti halnya pada Pileg 2014 kemarin, dimana terjadi banyak sekali permasalahan sehingga proses rekap molor.

Kedua, KPU RI sebagai pemegang otoritas tertinggi tanpa intervensi dari pihak manapun seperti diamanahkan konstitusi dan dipertegas dalam UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan dan Wakil Presiden serta UU No UU No 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus segera menjelaskan, mengklarifikasi, dan bertindak sesuai kewenangannya terhadap banyaknya form model C1 yang janggal, oleh karena tidak tertutup kemungkinan C1 yang janggal dan mengalami perubahan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan menghalalkan segala cara.

Scan C1 yang janggal, misalnya, jumlah suara sah yang salah, C1 yang kosong, tidak ada tandatangan saksi dan lain-lain. Jumlah suara sah yang salah dan kosong misalnya selain di Tangerang Banten, Kelapa Dua yang ramai dibicarakan publik, juga terjadi di TPS 26, Argorejo, Sedayu, Bantul, DIY. TPS 4, Kasie Kasubun, Padang Ulak Tanding, Kasie Kasubun, Bengkulu. TPS 52, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangsel, Banten. TPS 9, Batulicin, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalsel. TPS 10, Pecekelan, Sapuran, Wonosobo, Jateng. TPS 41, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI. TPS 32, Kota Batu, Ciomas, Kab. Bogor, Jabar. TPS 1, Sei Hambawang, Sebangau Kuala, Pulang Pisau, Kalteng. TPS 2, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI. TPS 03, Parang Tambung, Tamalate, Makassar, Sulsel, TPS 01, Meruya Selatan, Kembangan, Jakbar, DKI, TPS 33, Sumur Batu, Kemayoran, Jakpus, DKI, dan lain-lain.

Untuk Scan C1 yang masih kosong, misalnya terjadi di TPS 12, Sumur Bandung, Kebon Pisang, Bandung, Jabar. TPS 05, Bunyu Barat, Bunyu, Bulungan, Kaltim. TPS 01, Meruya Selatan, Kembangan, Jakbar, DKI. TPS 4, Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Jabar. TPS 8, Desa Kreo, Larangan, Kota Tangerang, Banten. TPS 21, Kreo, Larangan, Tangerang, Banten. TPS 9, Mekarsari, Neglasari, Tangerang, Banten. TPS 1, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, DIY. TPS 01, Rancaekek Wetan, Rancaekek, Bandung, Jabar. TPS 1, Ambara, Dungaliyo, Gorontalo, Gorontalo dan lain-lain.

Sementara yang tidak ditandatangani saksi atau salah satu saksi tidak menandatangani: TPS 15, Kacang Pedang, Gerungeng, Pangkal Pinang, Babel. TPS 21, Sukarasa, Sukasari, Kota Bandung, Jabar. TPS 47, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI dan lain-lain. Hal ini bisa disebabkan apakah ada keberatan saksi, saksi tidak ada di tempat, dan lain-lain.

Ketiga, Di DKI Jakarta sebagai Ibukota negara yang segala fasilitas ada, masih banyak yang belum di upload. Sampai Pukul 12.00 WIB, misalnya di Jakarta Utara Pademangan, masih 67,43%. Kemudian Jakarta Selatan, Cilandak masih 4,75%, Mampang Prapatan masih 11,98 %. Dan masih banyak di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat di Bekasi: Tarumajaya masih 0.00%, Sukakarya 0,00%, Cikarang Selatan 0,00%, Serang Baru 0,00%, Kedung Waringin 0,00%, Cikarang Timur 0,00%, Babelan 0,00%, Tambun Utara 0,00%, Tambun Selatan 0,00%, Cibitung 0,00%, Cikarang Barat 0,00%, Cikarang Utara 0,00 %dan Karang Bahagia 0.00%.

Keempat, KIPP Indonesia mendesak KPU RI segera mengklarifikasi, memberi penjelasan kepada publik tentang kejanggalan-kejanggalan scan C1 yang dikirim melalui KPU Kab/Kota, dan cepat merespon dan bertindak dengan berkoordinasi bersama Bawaslu RI, serta Pihak Kepolisian jika ada potensi atau indikasi pidana pemilu, karena telah ditegaskan dalam UU No. 42/2008 tentang Pilpres, pasal 242 yang berbunyi: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000, paling banyak 12.000.000. Hal tersebut jika ditemukan kesengajaan.

Pasal 243 UU Pilpres, dimana disebutkan bahwa setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau rusak berita acara pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang disegel dapat dipidana penjara paling sedikit 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 500 juta, paling banyak 1 Milyar.

Pasal 244 UU Pilpres mengatur bahwa setiap orang dengan segaja mengubah berita cara hasil pemungutan suara dan/atau sertfikat hasil penghitungan suara, pidana penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit 500 juta, paling banyak 1 Milyar

Oleh karena itu, jika tidak segera ditindak kasian petugas di bawah KPPS maupun PPS yang mungkin SDM mereka kurang, kecapaian dan lain-lain, sebagai orang kecil di permasalahkan oleh salah satu Pasangan Calon Presiden.

Kelima, KIPP Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk ikut terlibat aktif jika ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses rekap di setiap tahapan. Dan kepada kedua kubu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat saksi-saksi mereka diberbagai daerah, sebab di sinilah titik yang sangat rawan yang dapat mengubah hasil. Saat ini rekapitulasi di tingkat PPK.

 

Salam hormat

 

Girindra Sandino
Wakil Sekjend KIPP Indonesia

LEAVE A REPLY