Publik sudah bosan dan muak dengan wajah-wajah tua yang memimpin negeri ini. Wajah-wajah tua miskin inovasi dan tak kreatif memecahkan problem besar, seperti penegakan hukum, korupsi dan mengatasi kemiskinan yang menerpa rakyat kecil. Harapan publik sekarang bertumpu pada generasi muda yang memiliki kinerja bagus, mampu membenahi birokrasi, tegas berhadapan dengan korporasi dan mampu mengembangkan sektor kecil dan menengah.

Generasi-generasi muda itu memiliki karier berjenjenjang. Mereka tidak seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden RI lainnya yang sekonyong-konyong menjadi presiden, tanpa melalui proses dan karier berjenjang dari bawah.

Salah satu pemimpin yang lahir dari generasi dengan karir berjenjang adalah Gubernur DKI-Jakarta, Joko Widodo

Ia memulai berkiprah di dunia birokrasi dengan menjadi Walikota Solo. Di Solo ia dianggap sangat sukses dalam pemerintahan. Dari Solo ia menjadi Gubernur DKI-Jakarta. Belum dua tahun masa pemerintahannya, Jokowi telah mempu mengeksekusi kebijakan-kebijakan besar, seperti penataan pasar Tanah Abang, normalisasi Waduk Pluit dan sederet kesuksesan lainnya.

Dalam berbagai survei sekarang, elektabilitas Jokowi terbang tinggi dibandingkan calon presiden lain. Kompas merilis elektabilitas Jokowi melejit tajam menjadi 43.5 %, dibandingkan survei pada Juni 2013 yang hanya mencapai 32.5% dan 17.7 % pada Desember 2012.

Mengapa elektabilitas Jokowi meroket tajam?

Jokowi tidak memainkan politik citra, seperti yang dilakukan SBY waktu Pemilu 2009 silam dengan kampanye antikorupsi sebagai obat penenang hati rakyat. Jokowi diterima luas sampai ke akar rumput, karena ketangguhannnya mengeksekusi kebijakan.

Membayangkan Jokowi sebagai Presiden 2014, menurut kami tidak terlalu sulit. Publik memiliki banyak basis informasi untuk dijadikan rujukan.

Awal mulai masuk Jakarta, Jokowi bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahya Purnama (Ahok) langsung menerapkan dua kartu yang populer disebut Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kesuksesan mengeksekusi dua kartu ini menjadi kredit poin bagi Jokowi untuk selalu dikenal rakyat kecil. Dua kartu ini sangat bermanfaat bagi warga Jakarta yang sangat miskin dan tak tersentuh kebijakan pemerintah selama ini. Lantas bagaimana jika Jokowi menjadi Presiden 2014?

Indonesia baru saja mengimplementasikan Program Ansuransi Sosial Nasional, yang populer disebut BPJS. Penerapan BPJS akan berimplikasi langsung pada rakyat miskin. Jokowi sudah memiliki model dengan KJS di DKI-Jakarta.

Untuk implementasi lebih luas ke seluruh rakyat Indonesia, Jokowi pasti bisa! Dengan penerapan dan kinerja pemerintahan yang efektif, bisa dibayangkan di atas 70 juta penduduk miskin Indonesia mendapat jaminanan kesehatan dari negara.

Jika Jokowi menjadi Presiden, ia bisa saja memperluas program Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Indonesia Pintar. Itu artinya, jutaan anak-anak miskin di daerah, seperti NTT, Ambon, Papua dan Kalimantan bisa mengakses dunia pendidikan secara gratis.

Jokowi telah memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup tangguh dalam memanagemen KJS yang bisa saja dia terapkan untuk BPJS. Untuk mengefektifkan BPJS, Jokowi akan bisa mengefektifkan lagi peran Kementerian Kesehatan.

Untuk itu, Jokowi bisa menempatkan kalangan teknokrat yang piwai di bidang ini. Begitupun untuk implementasi Kartu Indonesia Pintar, ia akan melakukan pembenahan di Kementerian Pendidikan. Satu tugas besar bagi Jokowi di Kementerian Pendidikan adalah bagaimana ia mampu menjawab persoalan yang selama ini belum bisa dibereskan.

FITRA misalnya melangsir kementerian pendidikan masuk dalam tiga besar kementerian terkorup. Perang melawan koruptor adalah tugas besar bagi Jokowi jika menjadi Presiden 2014.

LEAVE A REPLY