Konteks Awal

Rekan-Rekan Jurnalis yang Terhormat,

Pada tanggal 5 Desember 2013, tepatnya pukul 17.30-18.00 WIB, dalam acara „Kabar Petang“ di stasiun TVONE, kami berdiskusi soal Bu Pur dalam kasus Hambalang dan kaitannya dengan Istana. Hadir Ruhut Sitompul di studio Gatot Subroto dan saya sendiri (Boni Hargens) di studio Pulogadung sebagai narasumber. Dalam dialog yang dipandu dua presenter TVONE (Dwi Anggia dan rekan), Saudara Ruhut Sitompul tampak emosional dan cendrung lost-control.

Tiba-tiba pada satu segmen, Ruhut mengatakan demikian:

“Aku mau tanya, lumpur lapindo itu warnanya apa? Hitam, kan? Ya udah itu, boni hargens… kulitnya hitam ‘kan? Belom lagi yang lain-lain, banyak koq“

Kami menyayangkan kalimat yang menghina manusia lain atas dasar warna kulit. Ini adalah tindakan diskriminasi ras dan etnik  yang tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik seperti Ruhut Sitompul yang notabene Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrat.

Rasisme sebagai Kejahatan

Kami menilai, rasisme dan penghinaan manusia atas dasar SARA adalah  satu bentuk kejahatan.  Rasisme secara ilmiah merupakan keyakinan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang  melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Istilah ini berkonotasi negative dalam sejarahnya sejak decade 1940-an dimana kita semua ketahui, masyarakat Yahudi dibunuh missal oleh pemerintahan Hitler di Jerman dan banyaknya kejadian serupa terhadap etnik lain di belahan lain dunia saat itu dan bahkan setelahnya.

Dalam konteks kita, UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik menjadi acuan hukum. Ras dalam pasal 1 ayat (2) UU ini didefenisikan sebagai “golongan bangsa berdasarkan cirri-ciri fisik dan garis keturunan” .Selanjutnya di ayat (5) pasal yang sama dikatakan bahwa tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Lebih rinci, dalam pasal 4 huruf (b) dikatakan, tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

  1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dari penjelasan UU No 40 Tahun 2008, dilengkapi pasal 310-321 KUHP,kami menilai tindakan Saudara Ruhut Sitompul telah melanggar hukum, etika, dan moral.

Lebih dari itu, kami menyayangkan sikap itu sebagai bentuk ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Padahal, manusia democrat harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan sikap egaliter. Dengan dilandasi suatu keyakinan, bahwa semakin tinggi peradaban seseorang, ia semakin beradab. Sebaliknya, semakin rasis seseorang, ia semakin tidak beradab.

Di titik inilah, ruang kekecewaan itu timbul Kiranya tindakan melapor Saudara Ruhut Sitompul kejalur hokum ini sebagai satu pelajaran penting bagi seluruh masyarakat di Negara yang bhineka tunggal ika ini. Bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah tindakan kejahatan yang melanggar hokum dan melawan prinsip kemanusiaan.

Menjadi manusia democrat adalah menjadi manusia egaliter yang menentang segala bentuk diskriminasi ras dan etnik terhadap siapapun dalam konteks apapun.

Kiranya, kasus Ruhut ini menjadi lesson-learned yang mahal bagi proses pematangan kultur demokrasi yang substansial di bangsa tercinta, Indonesia ini.

GRANAD  Untuk  Perubahan  Indonesia

Untuk melengkapi upaya pembelajaran social yang dimaksudkan tadi, kami para intelektual dan aktivis bersatu merapatkan barisan dalam Gerakan Nasional Anti-Diskriminasi (GRANAD) untuk membangun demokrasi Indonesia kedepan yang berbasiskan prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Diskriminasi ras dan etnik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, social dan budaya adalah musuh besar demokrasi sebagaimana halnya tindakan korupsi.

Musuh kita bukan suku, agama, dan warna kulit melainkan kekuasaan yang korup” adalah motto yang mendasari dan menjadi sumber semangat perjuangan kami untuk membangun Indonesia yang demokratis dan setara.

 

Petisi GRANAD

Kami yang tergabung dalam Gerakan Nasional Anti-Diskriminasi (Granad) dengan ini menegaskan:

  1. Diskriminasi ras dan etnik dalam kehidupan politik, hukum, ekonomi, social dan budaya merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus dimusnahkan dari muka bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bhineka tunggal ika.
  2. Mengutuk dan siap melawan segala bentuk politisasi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) baik dalam proses politik local mau pun politik nasional, terutama dalam menghad api pemilihan umum  2014.
  3. Siap membantu aparat hokum Negara dalam memerangi praktek politik, politisi, dan/atau partai politik yang diskriminatif.
  4. Kami siapmendukung KPK dan seluruh aparat hokum untuk menuntaskan kasus korupsi besar yang merugikan Negara seperti Skandal Bank Century dan Proyek Hambalang karena bagi kami, musuh bangsa Indonesia bukanlah agama, suku, dan warna kulit melainkan kekuasaan yang korup.

 

Demikian Petisi Gerakan Nasional Anti-Diskriminasi, atas perhatian rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih.

 

Tim Deklarator:

BoniHargens (Koordinator)

Arbi Sanit (PengamatPolitik Senior dari UI)

Prof Dr. Barita Simanjuntak (Akademisi/Tokoh Sumatera Utara)

Hendardi (Setara Institute)

Alvin Lie (Politisi)

Bambang Soesatyo (Politisi)

Neta S Pane (Police Watch)

Adhie Massardi (Gerakan Indonesia Bersih)

Karyono Wibowo (IPI)

FirmanTendry (Prodem)

Erwin Usman (LBH)

Marsel Wawo (Tokoh Flores)

Arnold Thenu (Perwakilan Masyarakat Maluku)

Mepa Pogau (PerwakilanMahasiswa Papua),

Dan lain-lain

Jakarta, 8 Desember 2013

DOWNLOAD Deklarasi dan Petisi GRANAD

Ayo… Bergabung dalam Gerakan Nasional Anti-Diskriminasi  (Granad) ini. Ingat Negara kita adalah Negara Bhineka Tunggal Ika; ada ratusan bahkan ribuan suku, ras, bahasa daerah, warna kulit, dan sebagainya. Kita tidak ingin Ibu Pertiwi kita tercerai berai bukann akibat orang-orang licik, munafik dan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi-golongannya saja?

Jika Anda ingin bergabung silahkan Komentar Apa Saja melalui FORM KOMENTAR DI BAWAH INI:

17 COMMENTS

  1. Mendukung Gerakan Nasional Anti Diskriminasi !

    Valerian Libert “Faris” Wangge
    Aktivis Hukum, HAM & Demokrasi
    Tinggal di Denpasar

  2. Kami sangat mendukung gerakan ini dan menyatakan bersedia bergabung dengan GRANAD.
    Pembina IM3Y (Ikatan Mahasiswa Muslim Manggarai di Yogyakarta)

    • Terimakasih Saudara/i semua…dukungan kalian sangat berarti bagi kami…
      Salam Persaudaraan..

  3. Saya setuju dengan petisi ini. Apakah negara kita punya hukumnya? Kita ajukan saja kepada kepolisian tau yang berwajib lainnya.

  4. Untuk Rohut
    Tetaplah Tersenyum, tidak harus tertawa lebar
    Tetaplah Bergandeng Tangan, tidak harus berpelukan
    Kita hanya Berbeda, dan itu saja
    ………………………………………………………………………
    salam hangat Ka’e,terimakasih untuk Ide-ide cerdasx.
    Berbicara dengan Rohut memang terasa seperti Menghina Nalar Sendiri.

  5. Menurut aku Polri itu lembaga paling korup di Indonesia karena musuhnya hanya KPK. Contohnya Kapolda JABAR sekarang namanya Irjen Mochammad Iriawan, sudah narkoba, korupsi, peres2 pengusaha dan di depan public sok akrab padahal sering sekali karaoke main cewek. Untung lah bukan di NTB lagi, selamat ya buat yang di JABAR. Irjen bangsat ini juga orangnya TW hihi..

  6. Saya sangat mendukung GRANAD. Di daerah saya Dumai sampai sekarng khusus keturunan tionghua kalau mau bikin pasor masih saja dipersulit dengan surat SBKRI.

  7. Di akui atau tidak, diskriminasi SARA ini sudah sangat akut dan di anggap biasa oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sudah saatnya kita warga Dunia melepaskan diri dari tindakan – tindakan diskriminasi SARA. Tuntut pelaku diskriminasi SARA. Mari bersaing dengan warga Dunia lainnya dengan kualitas diri & pemikiran terbaik yang bisa kita perbuat tanpa mempersoalkan SARA. Terima kasih.

  8. Kalau saja Ruhut tinggal di USA dijamin sudah langsung berurusan dng polisi dan bakal jadi public enemy.
    Di USA sangat menjunjung tinggi HAM dan anti discriminasim. UU sangat menjamin dan melindungi hal tsb. SARA dan HAM sangat sensitive dan mendasar di USA.
    Bila seorang politikus rasis maka karir dia tamat dan akan di tangkap polisi. Bukan itu saja, tapi politikus tsb dianggap Idiot, sampah dan tdk berguna.
    Bung Hargen, saya dukung 100 % berjuang melawan rasis. diskriminasi dlm bentuk apapun. polisikan Ruhut. suruh belajar atau sekolah lagi dia.

LEAVE A REPLY