BP Berau Ltd ogah pasok gas alam cair (liquefied natural gas/LNG)  ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan patokan harga capping dari pemerintah. Berdasarkan Surat keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), harga minyak mentah ekspor (representatif export petroleum/REP) saat pembelian LNG Tangguh dibatasi maksimal (cap) sebesar US$110 per barel.

[dropcap]P[/dropcap]ihak PLN mengatakan, jika harga gas tak dipatok pemerintah, besar kemungkinan PLN harus membeli gas alam cair Tangguh pada harga sangat tinggi.

Gas Tangguh akan digunakan PLN untuk PLTGU Belawan di Medan, Sumetera Utara. Gas akan di-supply ke PLTGU Belawan melalui Terminal LNG Arun dan pipa Arun-Belawan sepanjang 340 km. Saat ini Terminal LNG Arun sedang dikerjakan PT Pertamina dan dijadwalkan final akhir 2014.

Namun, BP Berau bersikukuh agar mekanisme harga gas perlu diubah. BP Berau menuntut mekanisme penyesuaian tarif gas dari Tangguh ke PLN.  PLN pun harus menunggu keputusan Kementerian ESDM soal penyesuaian tariff berdasarkan diskusi bersama antara PLN, BP dan SKK Migas.

Sebagaimana disebutkan di awal, BP Berau menolak harga gas yang dipatok pemerintah berdasarkan harga minyak sebesar US$110 per barel.

Apa yang membuat BP menolak?

Kita mengapresiasi niat baik pemerintahan SBY-Boediono memperbaiki kontrak gas BP. Capping seolah mau mengatakan kepada publik bahwa pemerintah SBY masih lebih baik di bandingkan era Megawati pada 2004 silam, di mana harga gas Tangguh ke Fujian (Cina) dipatok pada harga rendah US$3,5 per MMBTU.

Bagi BP, harga capping gas justru melawan mekanisme pasar. Ini membuat investor gerah dengan pemerintah SBY-Boediono. Ini juga berbahaya pada saat negara memerlukan produksi gas tinggi untuk memenuhi kebutuhan domestik, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tak cermat.

Mekanisme penyesuaian harga gas yang fleksible lebih elegan dan menguntungkan baik bagi buyer maupun pembeli dalam negara, seperti PLN.

Ada kegelisahan, kebijakan ini syarat dengan nuansa politis untuk melawan Megawati dan PDIP sebagai partai yang sedang menunjuk grafik menaik berdasarkan berbagai survey di tanah air. Kita tak bisa menutup mata terhadap korupsi yang menerpa rezim minyak, seperti yang menimpa mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Korupsi di sektor energi berbahaya.

Kita kembali ke kontrak gas Tangguh. Pada periode pertama pemerintahan SBY bersama Jussuf Kalla, kita menyaksikan bagaimana kritik keras ditunjukan kepada rezim Megawati yang terlalu mematok harga murah dalam renegosiasi gas Tangguh ke Fujian.

Sayangnya, SBY hanya beretorika dan hanya mau menunjukan bahwa capping SBY lebih baik dari Megawati. Benarkah SBY lebih baik dari Megawati terkait gas Tangguh? Jawabannya lugas, TIDAK!

SBY sebenarnya sudah kehilangan kesempatan emas untuk merenegosiasi harga gas Tangguh. Pada tahun 2006-2008, harga gas dan minyak sedang membaik. Harga minyak mentah Nimex pada saat itu misalnya, di atas US$140 barel dan harga batubara di atas US$130 per ton, tetapi SBY tak mau merenegosiasi kontrak gas Tangguh.

Sekarang harga minyak terperosok tajam di posisi US$93 per barel, baru pemerintah SBY buru-buru melakukan renegosiasi kontrak gas Tangguh. Ekonomi dunia, termasuk Cina, yang sangat elegan dijelaskan pemerintah sendiri sedang terpuruk. Semua ini menunjukan bahwa rejim SBY tidak lebih baik dari rejim Megawati terkait renegosiasi gas Tangguh.

Sebagai informasi saja, pemerintah sudah mengalokasikan gas Tangguh ke Terminal Arun sebesar 104 kargo selama periode 2013-2021. Pada 2013, gas Tangguh dialokasikan sebesar tujuh kargo, 2014 sebanyak delapan, 2015 14 kargo, 2016 15 kargo, dan selama 2017-2021 masing-masing 12 kargo.

Tim Riset BHC

LEAVE A REPLY