Pada Juli 2013 lalu, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menetapkan pasangan Wiranto – Harry Tanoesudibjo sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2014. Masuknya Harry Tanoe (HT) ke Hanura tentu menguntungkan partai itu. Kekuatan finansialnya tidak diragukan.

[dropcap]B[/dropcap]ukan hanya itu, ia juga memiliki berbagai media massa, baik TV, media cetak, media online, juga radio, yang bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas partai ke depan. Maka, kehadiran HT di Hanura memiliki nilai lebih dibanding pebisnis-pebisnis lain yang sudah lama merapat ke partai itu.

Hal ini menarik untuk dicermati, terutama terkait kompetitor dan musuh-musuh bisnis HT (lih. Musuh-Musuh HT). Angkat saja, grup-grup besar, seperti Salim Group. Grup-grup besar ini mampu melakukan monopoli atas pasar. Mereka tentu tak ingin HT menancapkan pengaruh dalam dunia politik, karena akan menambah persaingan dalam dunia bisnis.

Tutut Musuh Lama

Siti Hardianti Rukmana (Tutut), puteri mantan Presiden Soeharto, adalah musuh politik HT yang paling berat. Konflik keduanya bermula saat sengketa kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), anak usaha PT Media Nusantara Citra (MNC) milik HT.

TPI memang aset yang terhubung dengan Tutut sama seperti Bimantara yang dikontrol saudaranya Bambang Trihatmodjo atau Humpus Intermoda yang dikontrol Tommy Soeharto.

TPI yang didirikan Tutut pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991. Sejak awal, kinerja keuangan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada ini memang buruk. Puncaknya, pada 2002 posisi utang TPI sudah mencapai Rp 1,634 triliun. Tutut pun kelimpungan. Ancaman pailit pun terjadi.

Di tengah kondisi tersebut, Tutut meminta bantuan kepada Henry Tanoesoedibjo (HT) untuk membayar sebagian utang-utang pribadinya. Sekadar info, saat itu HT menjabat sebagai Direktur Utama PT Bimantara Citra Tbk (BMTR) yang sekarang berubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Bimantara Citra merupakan perusahaan kongsi antara Bambang Trihatmojo, adik Tutut dengan HT dan kawan-kawan.

Akhirnya BMTR sepakat untuk membayar sebagian utang Tutut sebesar US$ 55 juta dengan kompensasi akan mendapat 75% saham TPI. Tutut setuju, HT pun senang usulan tersebut disepakati. Mereka pun diikat oleh sebuah Nota Kesepahaman (MoU). Dengan penandatanganan MoU pada Februari 2003 tersebut, HT resmi menguasai saham mayoritas TPI.

Entah kenapa, setalah saham dikuasai oleh HT, TPI kondisi keuangan TPI dianggap belum stabil. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 14 Oktober 2009, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Crown Capital Global Limited (CCGL) tuduhan pailit kepada TPI. Putusan ini sempat diprotes sejumlah ahli hukum, anggota DPR, Komisi Penyiaran Indonesia, serta tentu saja para pekerja TPI.

TPI kemudian melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan kembali kasus tersebut kepada Mahkamah Agung. Tepat pada 15 Desember 2009, dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Abdul Kadir Moppong dengan hakim anggota Zaharuddin Utama dan M. Hatta Ali, memutuskan TPI tidak pailit.

Meski diputuskan tak pailit, citra TPI tetap dianggap “pailit”. Sejak 20 Oktober 2010, TPI berganti nama, logo, dan merek baru secara resmi, yakni MNCTV. Perubahan nama ini merupakan rebranding untuk kepentingan bisnis, sebagaimana layaknya Lativi di-rebranding menjadi tvOne. Meski program-program dangdut ala TPI masih dipertahankan, diharapkan dengan bergantinya nama, penjualan iklan semakin meningkat.

Alasan pemilihan nama MNC TV itu sendiri, kabaranya nama MNC sudah kuat di market. Boleh jadi hal tersebut benar. Berdasarkan riset AC Nielsen, di tengah persaingan industri pertelevisian yang semakin ketat, pada April 2005, MNCTV berhasil mencapai posisi 1 dengan 16,6% audience share. Pada 2013, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sempat membuat peringkat 10 Televisi Terbaik, dimana MNC TV berhasil duduk di peringkat ke-2 setelah Trans TV. Peringkat tersebut naik, setelah pada 2012, KPI mendudukkan MNC TV di peringkat ke-3.

Sampai saat ini, Tutut masih memendam kerinduan untuk merebut kembali TPI. Ia ingin mengubah kembali MNC TV ke asalnya yakni TPI. “Ibu Tutut ingin sekali TPI tetap ada. Jadi MNC TV itu nantinya akan dikembalikan lagi jadi TPI dan nantinya semangatnya berbeda,” ungkap Kuasa Hukum Tutut, Harry Ponto, Kamis, 25 Juli 2013.

Selain itu, konflik lain yang berhubungan dengan HT dan Tutut adalah Citra Marga Nusapala (CMNP). Mari kita simak pertarungan Tutut dan Harry di CMNP.

Sejak tahun 2010, Tutut sudah mengontrol kepemilikan perusahaan operator jalan tol itu melalui sahabat-sahabatnya. Hasil rapat Pemegang Saham pada 30 Juni 2010 kembali menetapkan Danty Indriastuti Purnamasari (saudara Tutut) sebagai komisaris. Sementara HT tahun 2010 hanya mengontrol 38 % saham di CMNP dan sisanya dikontrol Tutut dan sahabat-sahabatnya. Hal itu terlihat pada penetapan dua nama putra Robby Sumapow (Alex dan Ievan Danier) sebagai direktur dan komisaris.

Roby Sumpow adalah orang dekat keluarga Soeharto. Bersama Tutut, ia mengontrol saham CMNP. Sementara Hartono Tanoesodabjo, saudara HT tak lama menjadi komisaris di CMNP. Ada kemungkinan bahwa Roby dan Tutut berjuang mengeluarkan Bahkti Group (HT) dari kepemilikan di CMNP.

Komposisi pemegang saham CMNP pada tahun 2012 pun berubah. HT mengontrol 30 % saham melalui Bhakti Group. Namun dari daftar orang-orang yang menjabat posisi direktur di perusahaan itu, sebagain besar didominasi oleh orang-orang dekat Sumampaw dan Tutut.

Komposisi pemegang saham CMNP di luar HT adalah sebagai berikut:

  • Ievan Daniar Sumapow: 102.67 juta lembar saham
  • Heffernan International (Hongkong): 266.36 juta lembar saham. Perusahaan ini diwakili oleh Ibrahim Senen dan Wemmy Muharmasyah. Ibrahami tercatat sebagai pengacara. 4 tahun silam Ibrahim  adalah pengacara Crown Capital Global Limeted (CCGL) ketika melawan PT TPI.
  • Remington Gold Limited: 104,5 juta lembar saham
  • Agus Widagdo (Indonesia): mengontrol 93.77 lembar saham. Ia diwakili oleh Maria Isdianti Kurniawati dalam pertemuan pemegang saham pada 2012. Agus adalah komisaris Bukit Dharmo Property, sebuah perusahaan yang dikontrol oleh keluarga Sumapow dan PT Dinasakti Sekuritas.
  • PT Dinasakti Sekuritas: 13.6 juta lembar saham
  • BNP Paribas Wealth Management: lebih dari 300 juta lembar saham.

Dalam kasus ini, Harry harus melawan kantor hukum Kallimang dan Ponto dalam kasus melawan TPI. Deny Kallimang adalah ketua Departmen Hukum Partai Demokrat periode 2009. Jelas dengan sendirinya, CMNP dikontrol oleh BNP Paribas yang juga dikontrol oleh Tutut. Dengan sendirinya, HT melawan musuh-musuh bisnis dari keluarga cendana di CMNP.

Manuver Hamka

Pada tahun 2012 silam, CMNP sempat santer dikabarkan mengakusisi PT Bank Mutiara Tbk (Bank Century). Tak diketahui apa alasan CMNP mengakusisi bank yang penuh masalah karena terkait kasus bail out Rp 6.7 triliun oleh pemerintah itu. Boleh jadi, ini harga yang harus dibayar keluarga Yusuf Hamka untuk mendepak HT dari pertarungan mengontrol CMNP. Logika sederhananya, dengan mengakusisi Bank Mutiara, grup bisnis itu mendapat dukungan kekuasaan politik.

Pada 30 Juni 2012, orang-orang penting dalam manajemen CMNP adalah Tutut dan Yusuf Hamka. Sementara dalam daftar komisaris beberapa nama muncul, seperti Shadik Wahono, Agung Salim,Danty Indriastuty. Sementara Yusuf Hamka adalah CEO dan Faisal Hamka adalah Direktur.

Pada tahun 2012, Yusuf Hamka dan CMNP berniat menyumbang Rp 10 miliar untuk pembangunan gedung KPK. Padahal Hamka memiliki agenda terselubung. Namun, hal tersebut dapat terealisasi jika PT Bhakti Investama yang merupakan milik HT mau membayar hutang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT CMNP, Yusuf Hamka dalam surat tertulis yang ditujukan untuk Ketua KPK, Abraham Samad di gedung KPK. Sementara itu, pada saat bersamaan KPK juga sedang memeriksa HT sebagai saksi atas kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama.

Hamka adalah seorang politisi. Ia adalah pendiri Partai Pembaruan Indonesia (Perparindo) pada tahun 1998 bersama sahabat-sahabatnya Yunus Yahya,Budi Sentoso dan Ramli Salim. Dahlan Iskan (Meneg BUMN dan calon Presiden konvensi Partai Demokrat) adalah penasehat partai itu.

Ia memiliki banyak jabatan di grup-grup bisnis besar yang mekar sejak jaman Orde Baru. Ia menjadi komisaris di Indomobil (perusahaan yang dikontrol Salim Group). Semua paham kedekatan Salim dan keluarga Soeharto. Selain itu, ia juga menjadi komisaris di Indosiar Karya Media yang dikontrol Sariadmaja (EMTEK Group), kompetitor HT di bisnis media. (Tim Riset BHC). Bersambung….

LEAVE A REPLY