Permintaan Participating Interest (PI) sebesar 10 % dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, di Blok Masela, tinggal menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak keberatan atas permintaan Pemrov Maluku tersebut.

“ [dropcap]P[/dropcap]ariticapating Interest (PI) itu urusan rumah tangga Mendagri. Kementerian ESDM sah-sah saja memberikan porsi 10 % kepada pemerintah daerah Malaku, tetapi tergantung keputusan rumah tangga kementerian dalam negeri. Urusannya dalam negeri, itu warisan dari bapak ke anak. Kalau alokasi dari kementerian ESDM sudah pasti 10 %. Itu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengambil alih 10 % saham”, ujar Kepala Satuan Kerja Minyak Dan Gas (SKK Migas), Rubi Rubiandini, 13 Agustus 2013.

Jika demikian, pemberian PI 10 % kepada Pemprov Maluku sangat erat kaitannya dengan Otonomi Daerah. Di era Otda, yang berkuasa mengendalikan PI di sektor energi adalah Pemerintah propinsi. Secara administrativ kenegaraan, Pemprov masih dibawah kendali pemerintah pusat, melalui pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Ini menarik untuk dicermati. Kita paham bahwa Mendagri sekarang adalah Gamawan Fauzi, kader Partai Demokrat. Gamawan sebelum menjadi menteri adalah politisi dan kader PDIP. Sementara Gubernur Maluku sekarang, Karel Ralahalu adalah politisi PDIP. Bedanya, Karel adalah kader loyalis PDIP, sementara Gamawan telah memeblot ke Partai Demokrat alias kader bunglon.

Berkali-kali Karel mengungkapkan, pemerintah provinsi Maluku telah mendapat dukungan dari Presiden SBY untuk mendapat 10 % saham di Blok Masela. Pemerintah provinsi Maluku sendiri telah menggandeng Syabas Energy, sebuah perusahaan yang dikontrol oleh politisi PDIP Syarif Bastaman. Syarif adalah politisi PDIP dan sekarang menjadi anggota Komisi VII (Bidang Energi dan Pertambangan).

Syabas sebelumnya telah berkomitmen untuk mendanai pembelian 10 % PI yang diserahkan ke daerah dengan dana sebesar US$450 juta. Konsorsium Pemprov bersama Syabas Energy ingin mendapat porsi 10 % di blok Masela dengan estimasi 18.47 TCF cadangan gas.

Peta persiangan perebutan 10 % PI Blok Masela akan berubah setelah Pemilihan Gubernur Maluku pada Agustus 2013 ini. Kita paham bahwa Karel sudah dua kali menjabat sebagai gubernur Maluku. Dengan demikian, peluang PDIP untuk menguasai kursi nomor satu di Propinsi Maluku belumlah mutlak.

Jika saja PDIP, ingin tetap berkuasa di daerah itu, keputusannya tentu tergantung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Desas-desus dari internal PDIP mengatakan, bahwa Mega tidak suka dengan Alex Lithay yang berpasangan Bitzaeel S Tameer (sekarang bupati Maluku Tenggara ). Mega lebih menyukai Herman Koedoeboen sebagai calon gubernur menggantikan Karel. Herman akan berpasangan dengan Daud Sangaji (seorang bisnismen). Namun, dua pasangan itu memiliki elektabilitas rendah di tingkat lokal.

Risikonya, jika PDIP gagal dalam pemilihan gubernur Maluku, maka, Syabas Energi (Milik Syarif Bastaman) bisa gagal berpatner dengan Pemrov untuk menguasai 10 % Pi di Blok Masela. Untuk itu, kita masih menunggu pemilihan gubernur Maluku yang akan berlangsung dalam waktu tidak lama lagi.

Group bisnis yang dekat dengan Partai Demokrat, Golkar atau Hanura bisa saja mendapat porsi saham Pemda. Menarik bahwa PT Energy Mega Persada (ENGR) Tbk, di bawah kontrol Bakrie Group memiliki 10 % saham di Masela. Lebih menarik lagi, bagaimana pemerintah tidak memberi tempat kepada perusahaan milik negara, PT Pertamina (Persoro) di blok Masela.

Blok Masela akan selesai masa kontrak pada tahun 2018. Sementara pihak INPEX Corporation Ltd meminta perpanjangan kontrak sampai 2028 dan perpanjangan tahap berikutnya sampai tahun 2048. Itu artinya, INPEX ingin permanen di blok Masela. Hanya dengan dalih uang investasi US$10 miliar, bagi INPEX, perpanjangan 10 tahun di blok Masela tidaklah ekonomis. INPEX akan membangun kilang di LNG Abadi dan akan melakukan produksi komersial pada tahun 2018.

Terkait soal ini, Rubi mengatakan, masih menunggu dua poin yang sedang dalam evaluasi pemerintah. Pertama, INPEX meminta insentif dari pemerintah pusat. INPEX meminta insentif berupa Investment credit dari pemerintah pusat karena pertimbangan investasi yang mahal. Untuk poin pertama ini, Menteri Keuangan, Chatib Basrie belum mengetuk palu persetujuan, kata Rubi. Kedua, Inpex meminta perpanjangan kontrak. Menurut INPEX, jika tak diperpanjang, maka blok Masela tidak ekonomis. Poin ini adalah sangat krusial dan signifikan bagi INPEX untuk mendapat kepastian investasi di blok Masela. Namun, masih dalam proses evaluasi antara Menteri Perekonomian, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

Blok Masela adalah salah satu blok migas terbesar di Indonesia yang terletak di propinsi Maluku. Blok Masela dikenal denga proyek LNG Abadi dan menjadi target berbagai kepentingan bisnis baik asing maupun lokal dan bidikan para politisi di tanah air. Blok Masela di kontrol oleh perusahaan Jepang, INPEX Corporation (Patner Total di blok Mahakam ), Shell dan anak usaha Bakrie Group, PT
Energy Mega Persada. Saat ini komposisi saham di blok tersebut; INPEX 55 %, Shell 35 %, dan Energy Mega Persada 10 %. ENGR mengakusisi 10 % saham di Masela dengan harga US$100 juta pada tiga tahun lalu. (Tim Riset BHC).

LEAVE A REPLY