Selingkuh antara politisi, kekuasaan dan uang terkuak lebar saat mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelusuran KPK serta ‘nyanyian nyaring’ Nazaruddin membuka mata publik bahwa sumber keuangan parpol meruncing pada para bendahara umum parpol. Sederetan nama politisi yang memegang brankas parpol pun satu per satu diseret KPK dan ada juga yang masih dalam ‘intaian’ komisi anti korupsi tersebut. Pemiu  2014, sudah di depan mata. Parpol butuh miliaran bahkan triliunan dana untuk sukses dan menjadi penguasa di 2014. Siapa yang menjadi juru kunci pengumpul uang 12 parpol peserta pemilu 2014?

[dropcap]B[/dropcap]iaya politik di Indoensia sangat mahal. Ini merupakan tradisi patrimonial yang menjadikan kekuasaan sebagai ajang pengurasan dan pungutan. Sayangnya, negara ini selalu absen untuk mengeritik besarnya biaya politik ini. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, usaha dan misi agar menjauhkan parpol dari penggunaan pemilik uang berlebihan, gagal total. UU Parpol lemah, setidaknya menurut KPK, sebab tidak jelas mengatur pendanaan, meliputi batasan sumbangan, sanksi, mekanisme pelaporan dan batasan jumlah hingga jenis pengeluaran dana parpol.

Bendahara umum parpol, menjadi tokoh kunci pemegang keuangan parpol. Bahkan, dari kasus Nazaruddin terlihat, bendahara punya peran kunci untuk memeras keuangan negara lewat anggaran fiktif, proyek fiktif dan fee. Bila merujuk pada aksi Nazaruddin, tindakan menguras uang negara ini sangat sistemik dan melibatkan seluruh elit parpol. Dalam kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games, Nazaruddin mengakui uang hasil korupsi mengalir ke arena kongres dan membiayai pencalonan kandidat ketua umum partai tersebut. Di DPR, anggaran proyek itu, yang semula Rp 125 miliar, diubah melonjak sampai Rp 2,5 triliun. Kasus lain, mantan anggota Banggar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, mengungkap sejumlah aksi koboi pencurian uang negara oleh pimpinan banggar yang sebagian besar merupakan bendahara umum parpol. Kepada Bonihargens.com, Wa Ode mengatakan, proses perebutan uang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), di beberapa kabupaten, melibatkan perang urat syaraf dan perang fisik antara Tamsil Linrung (Banggar PKS) dan Melchias Mekeng (Banggar Golkar). “bahkan sampai meja dipukul-pukul,” ujarnya.

Nazaruddin pun bernyanyi lantang menyebut sejumlah bendahara partai yang terlibat dalam 12 proyek (2/8/2013). Dari 12 proyek korupsi yang disebut Nazaruddin, di antaranya terjadi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), proyek pembangunan gedung pajak (Ditjen Pajak), simulator SIM Korlantas Polri, PLTU Kaltim, PLTU Riau, proyek E-KTP dan pengadaan baju hansip di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), proyek Hambalang Kemenpora yang berkaitan dengan wisma atlet, dan proyek pesawat Merpati MA 60. Dalam proyek E-KTP dan baju hansip yang sudah diselidiki KPK, ada politisi dan Bendahara umum Golkar Setya Novanto. Proyek E-KTP bahkan ada beberapa mantan ketua Komisi II DPR. Proyek gedung pajak terdapat Bendahara PDIP Olly Dondokambey. Pada proyek MA ada politisi yang berasal dari Banggar dan Komisi III, salah satunya politisi Golkar. Dalam proyek simulator Nazar menyebut nama empat politisi yang sudah dipanggil KPK yakni, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Herman Herry, dan Benny K Harman.

Apakah pemilu 2014, akan bersih dari tindakan ilegal menumpuk pundi-pundi parpol untuk menang dalam pemilu? Dalam konteks seperti ini penting kiranya mengintip satu per satu siapa-siapa Bendahara dalam setiap Parpol yang akan bertarung di pemilu 2014. Bendahara adalah sekumpulan orang yang memiliki afiliasi dengan Parpol dan mungkin saja bukan hanya sekedar mencatat uang masuk dan keluar, tetapi juga tokoh penting pencari dana Partai dalam Parpol. Maka penting bagi publik mengenal siapa-siapa yang menjadi Bendahara dalam Parpol. Mengingat pemilu tahun 2014 akan berlangsung, bukan tak mungkin bendahara memiliki posisi penting dalam keuangan Parpol.

Partai Demokrat

Saat ini, Bendahara umum Demokrat diduduki oleh Handoyo Selamet setelah menggantikan Sartono Hutomo yang sebelumnya menggantikan Muhammad Nazaruddin. Handoyo adalah putra dari Kartini Mulyadi, keluarga pebisnis yang mengontrol PT Tempo Scan Tbk . Tempo Scan adalah perusahaan farmasi kedua terbesar yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Handoyo Mulyadi sekarang menjadi Direktur Utama Tempo Scan. Tempo Scan adalah sponsor utama Indonesian Smile Foundation yang pelindung dan pendirinya adalah ibu Ani Yudhoyono.

Sartono Hutomo : menurut informasi dia adalah keponakan jauh dengan SBY. Dia (Sartono Hutomo-red) adalah kader Partai Demokrat yang loyal di Bali. Dia juga seorang pengusaha yang sejak tahun 50-an sudah kelola hotel internasional. Penunjukkan Sartono untuk mengisi kekosongan kursi Bendum yang ditinggalkan Nazaruddin yang dipecat, karena terlibat kasus korupsi. Sebelum menjabat sebagai Bendum, Sartono sebenarnya sudah mengisi jabatan Wakil Bendum Partai Demokrat.

PAN

Kas PAN dipegang oleh Jon Erizal. DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sudah memutuskan Jon Erizal sebagai calon Gubernur Riau yang diusung pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Provinsi Riau 2013. Pada 4 Mei 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusut dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Jon Erizal, terkait kasus korupsi hibah kereta api listrik dari Jepang. Jon adalah Direktur PT Powertel. Powertel adalah perusahaan yang dibangun oleh hatta Rajasa Ketua Pan dan Hatta Rajasa family.

Bendahara PAN yang lain adalah Sakti Wahyu Trenggono salah satu pemegang saham Tower Bersama Infrastruktur (TBIG), sebuah perusahaan yang dikontrol oleh Saratoga Investama (Edwin Soeryadjaya) dan Provident Capital. Sandiaga Uno merupakan salah satu pemilik Saratoga.

PDI Perjuangan

Olly Dondokambey, lahir di Menado, Sulawesi Utara, 18 November 1961. Olly menikah dengan Ir. Rita Tamuntuan (direktur PT Matracom). Olly sekarang adalah politisi PDIP anggota Komisi keuangan XI DPR-RI. Olly tamatan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Tri Dharma (1997), Akademi Akuntansi Menado (1987) dan Universitas Jayabaya tahun 1984. Ia pernah menjadi direktur Koperasi Mega Gotong Royong sejak tahun 2001. Sebelumnya ia menjadi direktur PT Bintang Abadi Makmur, Manager PT Pembangunan Perumahan dan Manager PT Wijaya Karya (1994-1995) Sebagai bendahara partai, Olly ditemani dua deputi Rudianto Tjen dan Juliari Peter Batubara. Rudianto lahir di Sungailiat, Bangka 27 Mei, 1958 dan sekarang anggota komisi IX dan anggota Banggar, setelah menyelesaikan sarjana dari UKRIDA, Julianto memulai kariernya di PT Elbiru (1978-1979), bergabung dengan PT Panggung Elektronik (1979-19990) dan PT LG Asta (1991-1997).

Sementara Juliari Peter Batubara memiliki latarbelakang bisnis menarik. Lahir 22 juli 1972. Ari adalah putra dari A.P. Batubara, seorang politisi senior PDIP dan sebelumnya PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, sebuah perusahaan perivat distribusi lubricating di Indonesia. Ari tamatan dari Riverside City Collage dan dari Chapman University di Kalifornia USA (1997) dengan gelar magister keuangan. Ari sekarang memimpin PT WGI sebagai Preseiden Direktur. Disambping sebagai politisi, ari aktif sebagai organisasi, Ari pernah di AMI dan KONI.

Golkar

Bendahara umum Golkar adalah Setya Novanto. Nama Setya Novanto disebut-sebut oleh Nazaruddin terlibat sejumlah proyek. Pada bulan April, Majalah Tempo edisi 15 menerbitkan sampul Setya Novanto, yang diduga mengatur anggaran tambahan Olimpiade Nasional (PON) di Riau tahun lalu. Tapi, Iman Sukarnadi, kepala sirkulasi majalah Tempo, mengungkapkan bahwa sayangnya majalah telah ‘menghilang’ dari pasar segera setelah mereka diedarkan. Dia mengatakan tidak bisa menemukan majalah di distributor dan pengecer. Iman menyalahkan pihak-pihak tertentu yang sengaja membeli semua majalah untuk tetap jauh dari peredaran massal.

KPK pernah menggerebek kantor Setya Novanto di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menemukan dokumen dan bukti-bukti terkait dengan kasus korupsi. Kasus korupsi PON sebenarnya telah menyeret banyak politisi dan anggota parlemen selain Golkar Setya Novanto. Di antara, Rusli Zainal (Riau gubernur), Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat), Kahar Muzakir (Golkar), dan dua anggota parlemen Golkar di Riau DPRD (Faisal Aswan dan Abu bakar Siddik). Rusli dan Abu Bakar telah menjadi tersangka dalam kasus tersebut, sementara Faisal dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Tiga belas wakil bendahara membantu Setya Novanto, sebagai bendahara Golkar yaitu Airlangga Hartarto, Erwin Aksa, Hariara Tambunan, Suharsoyo, Ridwan Mukti, Bobby Suhardiman, Melchias Mekeng, Tri Hanurita Sudwikatmono, Mustoko Weni, Bambang Atmanto Wiyogo, Watty Amir, Hamzah Sangaji, dan Rahman Akil. Setya Novanto juga menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR.

PKS

PKS saat ini partai Islam terbesar di antara empat partai Islam di DPR. PKS juga partai terbesar ketiga setelah Partai Demokrat dan Golkar dalam koalisi yang berkuasa. Reputasi PKS telah sangat rusak oleh kasus korupsi impor daging sapi. Kasus ini telah menyeret banyak politisi, termasuk mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Luthfi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut oleh KPK.

Bendahara PKS adalah Mahfudz Abdurrahman juga telah diperiksa KPK. Dua deputi saat membantu Mahfudz dalam perannya. Kolega lain yang juga dipriksa KPK yaitu Tamsil Linrung.

PPP

Kas partai saat ini dikelola oleh Mahmud Yunus. Tiga deputi, yaitu, Asmui Suhaimi, ma’rifah Ma’ruf Amin, dan Emilia Contessa membantu Mahmud dalam perannya. Suryadharma Ali, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama, memimpin partai.

PKB

Muhaimin Iskandar, merangkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah pemimpin partai. Bachrudin Nasori adalah PKB bendahara saat ini, dengan Bambang Susanto menjabat sebagai wakil Nasori itu.

Nasori adalah anggota kubu Muhaimin. Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur dalam Rapat Pleno Gabungan Dewan Pengurus Pusat PKB di Kantor PKB Jakarta, Sabtu (5/4/2008), memberhentikan Muhaimin Iskandar. Bachrudin Nasori, salah seorang anggota kubu Muhaimin ikut dipecat.

Gerindra

TA Muliatna Djiwandono adalah bendahara partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini. Enam deputi membantu Muliatna dalam perannya yaitu Nuroji, Resiya Safri, Mintarsih, Dwisasongko, Kolonel (Purn.) Suhary ZB, dan Satrio Dimas Adityo.

Hanura

Hanura saat ini adalah partai politik terkecil di DPR. Partai ini sering mengasumsikan peran oposisi terhadap pemerintahan SBY. Bendahara saat ini adalah Bambang Sudjagad. Bambang dibantu oleh banyak deputi, yaitu, Murady Darmansyah, Amriyati Amin, Anny Pudjiastuti, Apang Taupik, Badaruddin, Bambang Ibnu Suparto, Benny Prananto, Chaerul Saleh, Daisy Hartikti, Erwancik Murod, Dewi Trirahayu, Indah Sri Milawati, Indra Setiawan Harsono, Intan Fitriana Fitriyadi, Walikota Jenderal TNI (Purn) Iskandar Ali, Ketut Gede Yudantara, Gani S. Rangkuti, Morhan H. Simanjuntak, Oey Shandy Witanto, Tresnawati Lanny Susatya, Yendra Fahmi, dan Yuna Putri Lestari.

Partai ini medapat optimisme pda pemilu 2014 setelah bergabungnya Harry Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group yang mengontrol stasiun TV seperti RCTI, Global TV, dan MNC TV. Harry menjadi ketua Dewan Pengawas Hanura. Ketua Umum Hanura, Wiranto, telah menyatakan ambisinya untuk kembali memasuki pemilihan presiden untuk ketiga kalinya. Wiranto dan harry telah mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres 2014.

Nasdem

Kas partai saat ini dikelola oleh Franky S. Franky dibantu oleh Guntur Santoso dan Joko P sebagai deputi. Surya Paloh, pemilik Media Group yang mengendalikan Metro TV, adalah pemimpin partai.

PBB

Sarinandhe Djibran saat ini mengelola kas partai. Empat belas deputi membantu Sarinandhe dalam melakukan perannya, yaitu Didik Hariyanto, Azis Halid, Nasser Jafar Seif, Indah Putri Iriani, Anton R. Santoso, Abdul Qadir Lamanele, Arnaidi Sikumbang, Andi Darwis, Noor Muhammad, Yayan Yanuari, Imran M. Syam , Abdul Haq Dg. Taleba, Djufrie Effendi Abdullah, dan Syahruddin. MS Kaban (mantan Menteri Kehutanan) adalah ketua partai. Yusril hza Mahendra (mantan menteri hukum) adalah Ketua Dewan Pertimbangan.

PKPI

PKPI adalah partai terakhir disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pesaing yang memenuhi syarat pada pemilu 2014. Sutiyoso, Gubernur jenderal dan mantan pensiunan militer Jakarta, saat ini memimpin partai. Kas dikelola oleh Linda Setiawati, dengan Janti Husodo (Sari), Ge Jiang Ging (Cing-Cing), dan Idda Judiciana sebagai deputi Setiawati itu.

Apakah bendahara partai satunya yang bertanggung jawab untuk pembiayaan partai? Tentu saja tidak. Biasanya ada sekelompok bendahara resmi yang membantu untuk membiayai partai sejajar dengan bendahara resmi. Selain itu, salah satu prasyarat menjadi ketua partai politik di Indonesia adalah untuk menjadi ‘pintar’ dalam penggalangan dana. Dan menjadi anggota parlemen atau calon kepala daerah, juga harus ‘pintar’ dalam mengumpulkan dana untuk membiayai dirinya dan partainya.

Sebuah pendanaan politik yang adil dan transparan adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan benar. Sebuah pendanaan politik yang adil dan transparan juga merupakan kunci untuk memastikan prevalensi good governance, dan pemberantasan korupsi. Selama praktik pembiayaan politik tidak berubah menjadi lebih baik, partai politik dan pemerintah akan terus dikooptasi oleh kepentingan pemodal.

Ini merupakan tugas utama dari pemerintah untuk menegakkan hukum untuk memaksa partai politik untuk mengungkapkan catatan keuangan rinci sumbangan kampanye dan pengeluaran. Orang juga harus menyadari hubungan gelap antara partai politik, kelompok pembiayaan dan petugas Negara. Mereka harus tahu cara kerjanya, bagaimana dapur pembiayaan politik bekerja, bagaimana pihak mereka memilih untuk didanai…analsisi bersambung…(Tim Riset BHC)

1 COMMENT

  1. Apaa yang kami temukan dari artikel ini amat berguna
    untuk kami. Alhamdullilah, sya yakin pada beritya selanjutnya pasti lebih lengkap lagi.
    Sukses untk Anda.

LEAVE A REPLY